ekstranews.com – Tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie menyesalkan dan mengecam adanya pembakaran kantor dan mess di areal perkebunan PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), 12 Agustus 2026.
Menurut Alzier, peristiwa pembakaran ini merupakan tindakan “bar-bar” yang tidak dapat dibenarkan apalagi ditoleransi. Karena itu, menurut Alzier, sudah semestinya aparat kepolisian dalam hal ini Polda Lampung menindak tegas. Yakni dengan menangkap semua pelaku.
“Apapun alasannya, tindakan pembakaran di areal perkebunan PT. BSA ini tidak bisa dibenarkan. Silakan menyampaikan aspirasi dan lainnya. Tapi kalau sudah merusak dan melakukan pembakaran, ini sudah berlebihan, merupakan tindakan “bar-bar” dan kriminal. Polisi harus tegas. Tangkap semua pelaku, baik yang terkait langsung ataupun tak langsung dengan peristiwa ini. Penegakan hukum harus dilakukan, biar ada efek jera,” tutur Alzier.
Dijelaskan Alzier, dirinya sangat sedih sekaligus prihatin dengan adanya peristiwa ini. Pasalnya tindakan ini tidak menggambarkan dan sangat jauh dari perilaku masyarakat Lampung pada umumnya. Yakni yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat, serta mengedepankan jalur kelembagaan adat, perundingan, hingga penyampaian aspirasi resmi kepada pemerintah dan lembaga lainnya.
Selain itu, warga Lampung dikenal sangat menghormati antarwarga dengan latar belakang suku dan budaya yang beragam.
Sementara dengan adanya tindakan pembakaran ini justru menimbulkan kerugian untuk semua pihak dan mencoreng citra Lampung yang beradat dan beradab. Perusahaan tidak bisa beroperasi, buruh dan karyawan tidak dapat bekerja, pembayaran pajak yang biasa didapat oleh pemerintah menjadi minus, dan citra Provinsi Lampung menjadi hancur dimata dunia usaha dan para investor.
“Jadi sekali lagi, aparat kepolisian harus bersikap tegas. Tangkap semua pelaku. Biar ada efek jera,” tegas Alzier yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat KADIN Provinsi Lampung.
Disisi lain, YLBHI–LBH BANDAR LAMPUNG dalam releasnya menilai jika kebakaran PT. BSA adalah alarm kegagalan negara menyelesaikan konflik agraria. Dimana YLBHI–LBH Bandar Lampung menilai kebakaran kantor dan mess PT. BSA tidak dapat dilihat semata-mata sebagai peristiwa pembakaran atau gangguan keamanan.
Peristiwa tersebut harus ditempatkan dalam konteks konflik agraria yang telah berlangsung lama dan hingga kini belum diselesaikan secara substantif, adil, dan berkelanjutan oleh negara.
Meski begitu, YLBHI–LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa pembakaran dan segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan. Karenanya setiap dugaan tindak pidana harus diproses secara objektif berdasarkan hukum.
Namun, penegakan hukum tidak boleh menghapus pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa konflik agraria di Anak Tuha dibiarkan berlarut hingga berkembang menjadi ketegangan terbuka?
YLBHI–LBH Bandar Lampung juga mengingatkan kepolisian agar tidak menjadikan peristiwa kebakaran sebagai pintu masuk bagi kriminalisasi massal, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, maupun penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap masyarakat Anak Tuha.
Setiap dugaan tindak pidana harus diproses berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban individual, bukan berdasarkan identitas seseorang sebagai warga, petani, peserta aksi, atau bagian dari kelompok masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan. Proses penyelidikan dan penyidikan wajib menghormati asas praduga tidak bersalah, due process of law, hak atas bantuan hukum, serta larangan tindakan sewenang-wenang.
Penolakan terhadap tindakan represif bukan berarti membenarkan pembakaran. Penegakan hukum tetap harus dilakukan, tetapi tidak boleh berubah menjadi penghukuman kolektif terhadap masyarakat atas konflik struktural yang gagal diselesaikan negara.(*)
Sumber: BE1lampung.com
